Hendri Kampai: Banyak Pemotongan Anggaran di Pemerintahan Prabowo, Bukti Jokowi Berhasil Memiskinkan Indonesia?

PEMERITAHAN - Sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan mulai diterapkan untuk menyesuaikan kondisi keuangan negara. Salah satu yang paling menonjol adalah kebijakan pemotongan anggaran di berbagai sektor. Langkah ini memunculkan perdebatan panas di ruang publik: apakah pemotongan anggaran ini merupakan keputusan strategis untuk efisiensi fiskal, atau justru bukti bahwa pemerintahan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), telah gagal mengelola ekonomi dan "memiskinkan" Indonesia?

Anggaran yang Dikorbankan, Dampak Pemotongan
Dalam beberapa bulan awal pemerintahan Prabowo, laporan mengenai pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan program mulai mencuat. Anggaran yang dikurangi meliputi subsidi energi, proyek infrastruktur, program bantuan sosial, serta beberapa alokasi untuk pendidikan dan kesehatan. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini diperlukan untuk mengendalikan defisit anggaran yang terus membengkak akibat beban utang yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Danramil 06/Wedung Diwakili Batuud Hadiri Rakor Penanganan Stunting Tingkat Kecamatan

Namun, pemotongan anggaran ini memiliki konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Beberapa proyek infrastruktur yang sebelumnya dicanangkan Jokowi, seperti pembangunan jalan tol, transportasi massal, dan proyek strategis nasional lainnya, terpaksa mengalami penundaan atau bahkan pembatalan. Sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini bergantung pada subsidi juga terkena imbasnya. Hal ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan ekonom, yang mempertanyakan apakah keputusan ini benar-benar demi efisiensi atau hanya sebagai upaya menutupi "borok" keuangan negara yang semakin dalam.

Utang yang Membengkak, Warisan Pahit Pemerintahan Jokowi
Salah satu alasan utama yang disebut-sebut menjadi penyebab pemotongan anggaran adalah tingginya beban utang negara yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi. Sepanjang kepemimpinannya, utang Indonesia terus meningkat, terutama untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang ambisius. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB terus mengalami kenaikan signifikan, dengan beban pembayaran bunga yang semakin besar.

Baca juga: Babinsa Koramil 18/Puring Hadiri Musdes Pembahasan Lelang Pengadaan Barang

Beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan utang Jokowi tidak diimbangi dengan strategi ekonomi yang berkelanjutan. Proyek infrastruktur yang dibiayai utang tidak selalu memberikan dampak ekonomi yang langsung terasa, sementara pendapatan negara tidak cukup untuk menutup beban bunga yang terus meningkat. Akibatnya, pemerintahan Prabowo harus mengambil langkah penghematan dengan memotong anggaran, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak sebaik yang diklaim oleh pemerintahan sebelumnya.

Daya Beli Masyarakat dan Kemiskinan yang Meningkat
Selain masalah utang, dampak lain dari kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi, harga kebutuhan pokok yang terus meroket, serta keterbatasan lapangan kerja membuat semakin banyak rakyat Indonesia yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program bantuan sosial yang selama ini menjadi "senjata politik" Jokowi juga terbukti tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan ekonomi, melainkan hanya bersifat sementara.

Baca juga: Kodim Klungkung Terima Kunjungan Kerja Kadinsos

Pemotongan anggaran oleh pemerintahan Prabowo semakin memperburuk situasi ini. Tanpa subsidi yang cukup, harga BBM dan listrik berpotensi meningkat, yang pada akhirnya membebani rakyat kecil. Sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional juga semakin terpukul akibat terbatasnya akses terhadap modal dan bantuan pemerintah.

Salah Kelola atau Beban Masa Lalu?
Apakah pemotongan anggaran oleh pemerintahan Prabowo adalah bukti bahwa Jokowi telah gagal dan "memiskinkan" Indonesia? Jawabannya tidak sesederhana itu. Di satu sisi, kebijakan utang dan pengeluaran besar-besaran di era Jokowi memang menciptakan beban fiskal yang berat bagi pemerintahan berikutnya. Namun, di sisi lain, Prabowo sebagai pemimpin baru juga memiliki tanggung jawab untuk menemukan solusi yang lebih inovatif ketimbang hanya memangkas anggaran.

Baca juga: Babinsa Koramil 22/Ayah Minta Warga Penerima Manfaat, Sesuai Kepentingan

Yang jelas, situasi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak sekuat yang selama ini diklaim. Pemerintahan Jokowi mungkin telah menciptakan berbagai proyek besar dan meningkatkan popularitas dengan program bantuan sosial, tetapi pada akhirnya, jika tidak dikelola dengan baik, semua itu bisa menjadi beban bagi generasi berikutnya. Pemerintahan Prabowo harus berhati-hati agar tidak hanya terjebak dalam kebijakan pemotongan anggaran, tetapi juga mencari strategi yang lebih konstruktif untuk membangun ekonomi yang benar-benar berkelanjutan.